Respons Mualem Usai Mendagri Sampaikan Usulan Dana Otsus Aceh Diperpanjang
Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyambut positif sekaligus mengapresiasi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh dan peningkatan besarannya menjadi 2 persen.
“Tentu saya menyambut positif dan apresiasi. Namun harapan besar kami, Otsus Aceh dapat ditambah menjadi 2,5 persen,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, usulan yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI itu mencerminkan keseriusan pemerintah pusat melihat kondisi Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan, terutama di tengah upaya penanganan bencana yang masih berlangsung.
“Ini salah satu respons serius pusat dalam melihat Aceh sebagai daerah khusus terutama yang saat ini masih dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Mualem mengungkap bahwa dorongan perpanjangan otsus telah berulang kali disampaikan Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat dan lembaga legislatif dalam berbagai kesempatan.
Ia menyebut upaya itu sebagai bagian dari komitmen pihaknya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan berbagai program yang menyasar kesejahteraan masyarakat.
“Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden, menteri terkait, kepada Ketua DPR RI dan seluruh unsur pimpinan, komisi terkait serta seluruh anggota DPR RI, terutama Baleg DPR RI yang saat ini memprioritaskan terkait perubahan UUPA,” ucapnya.
Namun, Mualem mengakui bahwa realisasi perpanjangan otsus tidak bisa dilakukan secara instan karena memerlukan perubahan regulasi di tingkat undang-undang. Dia cukup yakin pernyataan Mendagri dalam rapat itu dapat menjadi momentum untuk mempercepat proses tersebut.
Mualem mengklaim dana otsus selama ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Aceh, khususnya pascakonflik dan dalam masa pemulihan pascabencana.
“Otsus saat ini salah satu komponen besar bagi Aceh pascakonflik dan untuk pemulihan pascabencana dalam pembangunan di berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan, dan lain sebagainya terkait kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
