Pemerintah Aceh Minta Barcode BBM Distop di Masa Pemulihan Pasca Bencana
Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta sistem barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Tanah Rencong distop sementara hingga selesai masa transisi pemulihan pasca bencana banjir dan longsor.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, mengaku telah bertemu dengan pihak Pertamina ihwal permintaan tersebut. Menurut Fadhlullah, pembelian BBM pakai barcode menyebabkan antrean panjang kendaraan dan menyulitkan alat berat bekerja cepat memulihkan Aceh pasca bencana.
Dia pun berharap dukungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Satgas Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian terkait pelonggaran kebijakan pembelian BBM subsidi tersebut.
“Alat-alat berat kini masih bekerja. Kami berharap diberi kelonggaran di masa transisi pemulihan ini,” kata Fadhlullah, dalam rapat koordinasi bersama Pimpinan MPR RI di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, berjanji akan memperjuangkan penghentian sementara sistem barcode BBM di Aceh dengan bertemu Dirut Pertamina.
“Saya sudah bicara tadi dengan Pak Tito, saya pikir ini ini bukan problem serius. Penghentian sementara barcode BBM ini memang untuk energi mempercepat lagi alat berat bekerja melakukan pemulihan terutama untuk perbaikan infrastruktur hingga ke desa-desa,” katanya.
Dukungan senada juga disampaikan Muhammad Tito Karnavian. Menurutnya, ribuan alat berat kini berada di Aceh dan apabila sistem barcode berlaku, alat berat cuma memperoleh kouta terbatas.
“Misalnya kouta 35 liter per hari, (alat berat) cuma bisa bekerja 6 sampai 7 jam itu, padahal disewanya 24 jam. Nah, itu yang kita minta ke Bapak Ketua MPR untuk membantu ke Pertamina dan ESDM supaya sistem barcode BBM khusus di Aceh pada masa pemulihan ini dihilangkan sementara,” ujarnya.
