Prabowo Tolak Status Bencana Nasional untuk Banjir Sumatera: “Situasi Masih Terkendali”
AcehGo.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menanggapi derasnya desakan sejumlah pihak yang meminta penetapan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo menegaskan, hingga saat ini situasi masih terkendali dan dapat ditangani tanpa menetapkan status bencana nasional.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan semua sumber daya. Ini hanya tiga provinsi dari total 38 provinsi, jadi situasinya masih terkendali,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Prabowo menyampaikan, sejak awal terjadinya banjir dan longsor, pemerintah telah bergerak cepat dengan langkah-langkah konkret dan terukur. Penanganan dilakukan tanpa menunggu penetapan status bencana nasional, demi memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari penyaluran logistik, penyediaan truk air minum, toilet portable, hingga distribusi air bersih. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki infrastruktur vital secara bertahap, memulihkan jaringan listrik dan telekomunikasi, serta menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Untuk mempercepat pemulihan pascabencana, Prabowo mengungkapkan rencana pembentukan satuan khusus, baik berupa badan maupun satuan tugas (satgas), yang secara khusus akan menangani rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera.
Terkait pembiayaan, Prabowo menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana dari APBN dalam kondisi aman. Ketersediaan anggaran tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.
“Kebijakan efisiensi ini berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah, menekan kebocoran dan praktik korupsi, sehingga negara memiliki ruang fiskal yang kuat untuk merespons situasi darurat,” tegas Prabowo.
Sebagai bentuk dukungan langsung ke daerah, Prabowo juga telah menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp20 miliar untuk setiap gubernur, serta Rp4 miliar untuk masing-masing bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota terdampak. Dana tersebut dikirim di luar anggaran pemulihan dan telah diterima dalam waktu singkat.
“Ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai ke semua kabupaten,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, pemerintah pusat akan terus mengawal penanganan dan pemulihan bencana di Sumatera dan Aceh secara menyeluruh. Seluruh kebijakan yang diambil, kata Prabowo, bertujuan untuk melindungi masyarakat serta memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
