Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Polri Tetapkan Tersangka Baru Selain Mantan Kapolri Listyo Sigit

AcehGo.com | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengungkap perkembangan terbaru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam perkembangan penyidikan tersebut, Polri menetapkan satu tersangka baru, sehingga jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang.

Tersangka terbaru adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi. Penetapan tersebut dilakukan pada Kamis (5/11/2026), setelah sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka.

Ketiga tersangka sebelumnya adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Informasi penambahan tersangka tersebut disampaikan melalui keterangan kepolisian yang menyebutkan bahwa Slamet Uliandi diduga memiliki peran dalam proses persetujuan penyadapan ilegal melalui sistem pemantauan komunikasi milik Polri.

Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025

Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan persyaratan hukum yang berlaku.

Penyadapan tersebut diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana. Selain Presiden Prabowo, sejumlah pihak lain juga diduga menjadi sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung melalui sistem LIMS.

Empat Jenderal Polri Masuk Daftar Tersangka

Dengan penetapan Slamet Uliandi, berikut empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka:

1. Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri.

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

4. Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi TIK Polri.

Dari keempat tersangka tersebut, tiga orang dilaporkan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena alasan kondisi kesehatan.

Terancam Hukuman Berlapis

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan informasi elektronik.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman hukuman dari pasal-pasal tersebut mencapai maksimal 10 tahun penjara, bergantung pada tindak pidana yang terbukti di persidangan.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan pelanggaran tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk menelusuri rantai komando serta pihak yang diduga memberikan perintah dalam praktik penyadapan tersebut.

Polri menyatakan proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mengungkap seluruh fakta hukum di balik kasus yang menjadi sorotan nasional ini.